Sejarah Perusahaan

​​PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) pada awalnya masa penjajahan Belanda adalah perusahaan dengan nama “Haven Bedrijf". Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pada periode 1945-1950, Perusahaan berubah status menjadi Jawatan Pelabuhan. Pada 1969, Jawatan Pelabuhan berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan status Perusahaan Negara Pelabuhan disingkat dengan nama PNP. 
Periode 1969-1983, PN Pelabuhan berubah menjadi Lembaga Pengusaha Pelabuhan dengan nama Badan Pengusahaan Pelabuhan disingkat BPP. Pada 1983, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1983 Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP)  dirubah menjadi Perusahaan  Umum   Pelabuhan  I disingkat Perumpel I. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1991 Perumpel I  berubah status  menjadi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Perubahan   nama   Perusahaan   menjadi  PT   Pelabuhan Indonesia  I   (Persero) berdasarkan  Akta No.  1   tanggal 1 Desember 1992 dari  Imas  Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8519.HT.01.01 tahun 1992 tertanggal 1 Juni 1992 serta telah diumumkan dalam  Berita Negara Republik  Indonesia No. 8612 tanggal 1 Nopember 1994, tambahan No. 87.

Berdasarkan Akta No. 207 tanggal 30 Juni  2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, S.H., anggaran dasar Perusahaan   mengalami perubahan dengan peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp1.800.000.000.000 (Rp1,8T) yang  terbagi atas 1.800.000 saham dengan nilai  nominal Rp.1.000.000  per saham   menjadi  Rp6.800.000.000.000 (Rp 6,8 triliun) yang  terbagi atas 6.800.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham. Berdasarkan akta tersebut juga telah terjadi peningkatan modal disetor Perusahaan dari  Rp511.960.000.000 yang  terbagi atas 511.960 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per  saham menjadi Rp1.700.000.000.000 yang  terbagi atas 1.700.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat  persetujuan dari  Menteri Kehakiman dan  Hak Asasi  Manusia  Republik Indonesia No. AHU.05403.40.20.2014 tanggal  11 Juli 2014. 

Perusahaan berkedudukan dan  berkantor pusat di  Jalan Krakatau Ujung  No. 100  Medan 20241, Sumatera  Utara, Indonesia. Berdasarkan  Peraturan   Pemerintah No. 64 Tahun 2001, kedudukan, tugas dan  kewenangan Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham pada Persero/ Perusahaan Terbatas dialihkan  kepada Menteri BUMN Republik  Indonesia, sedangkan  pembinaan Teknis Operasional berada  ditangan Departemen  Perhubungan Republik  Indonesia dan  dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 

Sebelum tahun 2008, Perusahaan bergerak dalam  bidang jasa kepelabuhan, pelayanan peti kemas, terminal dan depo peti  kemas, usaha galangan kapal, pelayanan tanah, listrik  dan air, pengisian BBM, konsolidasi dan  distribusi termasuk hewan, jasa  konsultasi kepelabuhan dan pengusahaan kawasan pabean. Sejak tahun 2008, dalam rangka optimalisasi sumber daya maka Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha  lain meliputi jasa angkutan, sewa dan perbaikan fasilitas,  perawatan kapal dan peralatan, alih muat kapal, properti diluar  kegiatan utama kepelabuhan, kawasan industri, fasilitas pariwisata  dan perhotelan, jasa konsultan dan surveyor, komunikasi dan informasi, konstruksi kepelabuhan, ekspedisi, kesehatan, perbekalan, shuttle bus, penyelaman, tally, pas  pelabuhan dan timbangan. 

Sekilas Tentang BUP PT. SAMUDERA SIAK

Berikut kami tayangkan sekilas tentang BUP PT. SAMUDERA SIAK