Pemkab Siak Dukung Pengelolaan Pelabuhan Tanjung Buton dengan Skema KSP

Sabtu, 26 September 2020

Pelabuhan Tanjung Buton yang terletak di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak diyakini berpeluang besar untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah. 

Pemerintah Kabupaten Siak saat ini terus mendorong percepatan pembangunan di kawasan pelabuhan tersebut. 

Bupati Siak, Alfedri juga mendukung sistem atau skema Kerjasama Pemanfaatan (KSP) aset yang kini tengah diajukan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Samudera Siak ke Kementerian Perhubungan. 

"Dengan skema KSP diharapkan pengelolaan sektor Pelabuhan Tanjung Buton lebih efektif dan efisien," kata Alfedri.

Bupati Alfedri juga baru meresmikan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (K-TKBM) di Pelabuhan Tanjung Buton, Senin (21/9/2020) yang merupakan mitra bagi BUP PT Samudera Siak dan Pemkab Siak.
"Adanya koperasi TKBM ini akan mampu memberi pelayanan yang baik di sektor pelabuhan. Dan melalui wadah koperasi ini diharapkan dapat menyejahterakan anggotanya," ujarnya. 

Alfedri juga mengatakan, saat ini Pemkab Siak berupaya menggesa sejumlah program pembangunan di kawasan Pelabuhan Tanjung Buton itu. Salah satunya program pembangunan sistem air bersih sebagai penunjang fasilitas dan infrastruktur di kawasan pelabuhan tersebut. 

"Pekan lalu kami telah membahas percepatan pembangunan SPAM di Kawasan Industrialisasi Tanjung Buton ini bersama BPPW Riau, Komisi V DPR RI, anggota DPRD Siak dan Bappeda Riau di Pekanbaru. Intinya Insya Allah tahun depan sudah dimulai pengerjaannya. Ini upaya pemerintah mendorong minat investor untuk berinvestasi di pelabuhan ini," jelas Alfedri. 

Sementara itu, Direktur PT Samudera Siak Bob Novitriansyah mengatakan, pengajuan sistem kerjasama pemanfaatan (KSP) aset sudah dilakukan pada bulan Agustus 2020 bersama Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas II Tanjung Buton ke Kementerian Perhubungan. 

"Kami ajukan permohonan KSP selama 50 tahun terkait adanya usulan pembangunan fasilitas baru dan pemeliharaan fasilitas yang ada," katanya. 

Menurut Bob, diajukannya sistem KSP dikarenakan dari meningkatnya kinerja dan pencapaian PT Samudera Siak mengelola Pelabuhan Tanjung Buton dalam kurun waktu tiga tahun belakangan. 

Bob menjelaskan, saat ini sistem kerjasama yang dilakukan BUP PT Samudera Siak dengan negara masih dengan skema Kerjasama Operasi (KSO), yang mana pengelolaan aset belum dapat dikelola PT Samudera Siak secara optimal. 

"Kalau KSO itu bagi devidennya 15 persen kita (PT Samudera Siak) 85 persennya negara. Kalau kita terapkan KSP pembagiannya sebaliknya, dan aset juga bisa dikelola secara maksimal," bebernya.

Bob juga mengatakan seiring berjalannya kegiatan di pelabuhan itu, beberapa investor dari dalam dan luar negeri juga sudah melirik kawasan pelabuhan tersebut. 

Calon investor yang akan berinvestasi dalam waktu dekat ini dari Jakarta. Ia mengatakan investor tersebut kemungkinan akan membangun pergudangan di sana. 

Kemudian juga ada tawaran dari Singapura yang akan berinvestasi membangun tangki CPO atau minyak kelapa sawit di kawasan pelabuhan. 

"Ada juga dari Malaysia, tetapi mereka menunda. Alasannya karena Covid-19," ujarnya.

Direktur PT Samudera Siak itu yakin, jika pemerintah membantu dan mendorong kerjasama tersebut, kawasan pelabuhan Tanjung Buton akan semakin berkembang dan mampu menjadi sumber pendapatan daerah yang besar ke depan.